Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020
P. 155
Judul Himsataki Minta BP2MI Lakukan Sinkronisasi soal UU Perlindungan PMI
Nama Media sindonews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/64558/15/himsataki-minta-
bp2mi-lakukan-sinkronisasi-soal-uu-perlindungan-pmi-1591751163
Jurnalis Adam Prawira
Tanggal 2020-06-10 08:48:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum Himsataki) Sikap kami dari Himsataki bukan tidak
mendukung atas kebijakan Kepala BP2MI tersebut, akan tetap hemat kami sebagaimana tertera
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, frasa Pasal 30 adalah 'cukup jelas'. Hal tersebut bermakna bahwa pembentuk
undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi
karena dianggap sudah jelas
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum Himsataki) Tidak ada salahnya BP2MI melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan dari UU tersebut
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum Himsataki) Kedua, jenis jabatan pekerjaan bagi calon PMI
yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara bekerja kepada perseorangan dan badan
hukum, berbeda antara low skill, semi-skilled dan skilled
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum Himsataki) Terakhir, risiko keuangan dalam hal pembebanan
biaya
Ringkasan
Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) meminta Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani melakukan sinkronisasi
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai pelaksanaan teknis operasional
sistem pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) .
HIMSATAKI MINTA BP2MI LAKUKAN SINKRONISASI SOAL UU PERLINDUNGAN
PMI
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki)
meminta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani
melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai
154
