Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

pelaksanaan teknis operasional sistem pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) .

Sebelumnya, dua asosiasi, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan
Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATAKI) mendukung kebijakan
Kepala BP2MI Benny Ramdhani, di antaranya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, khususnya tentang pembiayaan.

Seperti diketahui, pada Pasal 30 Ayat 1 disebutkan, pekerja migran Indonesia tidak dapat
dibebani biaya penempatan. Sementara Ayat 2 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai
biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

"Sikap kami dari Himsataki bukan tidak mendukung atas kebijakan Kepala BP2MI tersebut, akan
tetap hemat kami sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, frasa Pasal 30 adalah 'cukup jelas'. Hal
tersebut bermakna bahwa pembentuk undang-undang menganggap rumusan norma dalam
batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi karena dianggap sudah jelas," tutur Ketum Himsataki,
Tegap Hardjadmo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Namun, kata Tegap, tidak ada salahnya BP2MI melihat dan mencari referensi tentang dokumen-
dokumen pembahasan, naskah akademik, atau sistematika undang-undang berkenaan pasal
tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran atas pasal tersebut.
Dalam penafsiran Himsataki, lanjut dia, UU tersebut secara logika berada dan saling
berhubungan antara satu dengan lainnya, yakni mewujudkan kesatuan yang melahirkan
pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Badan yang tujuannya adalah
melindungi PMI atau calon PMI dan keluargaya sebagai subjek, dan bukan objek.

"Tidak ada salahnya BP2MI melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait
dalam pelaksanaan dari UU tersebut," tuturnya.

( ) Dia berharap kebijakan yang dikeluarkan dalam penyelengaraan dan pelaksanaan UU
tersebut berjalan cepat, berintegritas, netral, transparan dan akuntabel.

Mengenai kebijakan BP2MI yang merujuk Pasal 30 Ayat 1 UU tersebut dan telah mendapat
dukungan Apjati dan Aspataki, kata Tegap, pada prinsipnya Himsataki I mendukung.

Kendati demikian, perlu disertai evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan
perlindungan yang berjalan saat ini serta mempertimbangkan bahwa masing-masing negara
penempatan memiliki kebijakan yang berbeda terkait pembebanan biaya rekrutmen bagi
pemberi kerja serta persaingan dengan negara pengirim lainnya.

"Kedua, jenis jabatan pekerjaan bagi calon PMI yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara
bekerja kepada perseorangan dan badan hukum, berbeda antara low skill, semi-skilled dan
skilled," tuturnya.

Ketiga, ada transparansi dalam menyusun biaya penempatan sehingga pembebanan biaya
kepada siapapun dianggap adil.
"Terakhir, risiko keuangan dalam hal pembebanan biaya," ujarnya.

(dam).

155