Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 22
Kata dia, pemerintah dan legislatif sepakat mendukung perjuangan buruh di Bekasi,
karena semua yang diperjuangkan mereka untuk kepentingan rakyat. Apalagi, draf
revisi yang beredar terdapat soal penghapusan pesangon buruh/pekerja, penetapan
pekerja waktu tidak tertentu atau kontrak.
Ditambah, penetapan pekerjaan bisa diserahkan pada perusahaan outsourching dan
pembentukan serikat buruh dan hak pekerja lainnya yang dipersulit. Revisi tersebut,
sangat merugikan buruh dan pekerja yang ada di Indonesia.
"Semua buruh di Kabupaten Bekasi memprotes rencana revisi undang-undang
tersebut," katanya.
Perlu diketahui, sebelumnya ribuan buruh di Bekasi melakukan aksi unjuk rasa
meminta perlindungan dari pemerintah daerah soal UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Aksi buruh ini dilakukan di Kantor Bupati Bekasi maupun
di Wali Kota Bekasi dan DPRD Kota/Kabupaten Bekasi.
(kri)
Page 21 of 110.
