Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019
P. 20
Title PEMKAB BEKASI TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 26 Agustus 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/19/08
Page/URL
/25/pwsigm383-pemkab-bekasi-tolak-revisi-uu-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten Bekasi sepakat
menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan dengan melayangkan surat Bupati
Bekasi Nomor 560/3/6/Disnaker mengenai penyampaian aspirasi penolakan tentang
revisi UU.
"Kami telah mengirim secara resmi surat penolakan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Republik Indonesia," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar di
Cikarang, Ahad (25/8).
Sementara pihaknya juga melakukan hal serupa yakni berkirim surat dengan Nomor
170/1158-DPRD yang isinya juga mengenai penyampaian aspirasi terkait penolakan
revisi UU Nomor 13 Tahun 2003.
Sunandar mengaku surat penyampaian aspirasi eksekutif dan legislatif Kabupaten
Bekasi itu dikeluarkan setelah para buruh melakukan unjuk rasa dan beraudiensi
kepada keduanya. "Kami sangat mendukung apa yang diperjuangakan oleh buruh,
jadi Kabupaten Bekasi menolak revisi," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah dan legislatif sepakat mendukung perjuangan
buruh di Bekasi karena semua yang diperjuangkan mereka untuk kepentingan
rakyat. "Apalagi draf revisi yang beredar terdapat soal penghapusan pesangon
buruh ataupun pekerja, penetapan pekerja waktu tidak tertentu atau kontrak," kata
dia.
Selain itu penetapan pekerjaan bisa diserahkan pada perusahaan outsourching, dan
pembentukan serikat buruh dan hak pekerja lainnya yang dipersulit. Revisi tersebut
merugikan buruh dan pekerja yang ada di Indonesia tidak terkecuali di wilayahnya.
"Semua buruh di Kabupaten Bekasi memrotes rencana revisi undang-undang
tersebut. Kemudian beberapa hari kemarin melakukan unjuk rasa, meminta
perlindungan pemerintah daerah maka sudah sepatutnya kita perjuangkan karena
mereka warga kita juga," kata Sunandar.
Page 19 of 110.
