Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2019

Title PERMENAKER TENTANG OUTSOURCING HARUS DITINJAU KEMBALI
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 26 Agustus 2019
https://www.beritasatu.com/ekonomi/571575/permenaker-tentang-outsourci ng-harus-
Page/URL
ditinjau-kembali
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri telah menandatangai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenker) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain, tanggal 1 Agustus 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu
tanggal 5 Agustus 2019.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, Senin (26/8),
mengatakan, setelah membaca Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 ini, ia menilai,
pemerintah dalam hal ini Kemnaker telah meliberalkan proses pengurusan izin
perusahaan OS, yaitu dengan sangat mudah sekali, yang tidak ada lagi jangka
waktu izin, menghapus persyaratan di Pasal 24, dsb.

Dengan proses liberalisasi ini maka akan berdampak negatif terhadap proses
pelaksanaan sistem kerja OS yaitu, pertama, akan muncul semakin banyak
perusahaan OS yang tidak berkualitas sehingga terjadi persaingan tidak sehat di
komunitas perusahaan OS. Dengan bermodalkan relasi dan modal dana ala
kadarnya akan banyak muncul perusahaan OS yang tidak profesional sehingga
mengganggu perusahaan OS yang memang benar-benar profesional.

Kedua, dengan potensi munculnya perusahaan OS yang ala kadarnya tersebut maka
perusahaan penyedia pekerjaan (user) akan berpotensi kena akibatnya akan digugat
oleh pekerja OS karena ketidakpastian perusahaan OS yang menjadi mitranya.

Ketiga, proses evaluasi dan pengawasan ketenagakerjaan akan dibatasi sehingga
mendorong percepatan ketidakpatuhan pengusaha OS terhadap ketentuan
ketenagakerjaan yang ada. "Saat ini saja pengawasan ketenagakerjaan masih
sangat lemah, apalagi dengan ketentuan baru ini, akan semakin paripurnalah
kelemahan pengawasan ketenagakerjaan kita," kata dia.

Keempat, akibat dari keseluruhan tersebut maka pekerja/buruh menjadi korban
paripurna di perusahaan OS. Menurut Timboel, seharusnya Menteri Ketenagakerjaan
membuat regulasi yang memastikan perusahaan OS menjadi profesional dan
berkualitas sehingga ekosistem ketenagakerjaan di perusahaan OS menjadi baik.

"Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 ini merupakan kado kemerdekaan dari
Kemnaker RI kepada perusahaan OS, yang diberikan kemerdekaan lebih merdeka
lagi," kata dia.

Page 14 of 110.