Page 91 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 91
bersama mendukung pengesahan revisi PP Nomor 44/2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian,"
katanya.
Sedangkan anggota DJSN RI Unsur Pekerja, Subiyanto, yang juga menjadi salah
satu narasumber dalam diskusi itu berharap peningkatan manfaat program BPJSTK
bisa terus dioptimalkan, mengingat uang yang terdapat di dalam insitusi
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan itu sangat besar.
Apalagi menurutnya, semua dana itu murni milik pekerja, bukan dana pemerintah.
Sayangnya, Subiyanto menambahkan manfaat BPJSTK belum meningkat, sejak
berjalan selama 15 tahun.
"Seharusnya sistem jaminan sosial Nasional (SJSN) mengikuti prinsip kesembilan,
SJSN yaitu 'Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan sebesar-besarnya bagi peserta," katanya.
Di akhir diskusi, MPBPJS melalui Hery Susanto juga mengusulkan kepada Presiden
RI Joko Widodo untuk memilih Menteri Ketenagakerjaan yang responsif dan cakap
dalam mengelola aspek ketenagakerjaan.
Mengingat kabinet Jokowi periode lalu menurutnya kurang responsif dalam
program peningkatan manfaat program BPJS ketenagakerjaan yang dinilai stagnan
dan tidak menjalankan amanat PP 44 tahun 2015 tentang Jaminan Kematian dan
Jaminan Kecelakaan Kerja..
Page 90 of 124.
