Page 95 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019
P. 95

Title          BESARAN UMK PEMKOT BALIKPAPAN KELUAR AKHIR NOVEMBER
                Media Name     kalimantan.bisnis.com
                Pub. Date      22 Oktober 2019
                               https://kalimantan.bisnis.com/read/20191022/407/1162060/besaran-umk-pe mkot-
                Page/URL
                               balikpapan-keluar-akhir-november
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive











               Bisnis.com  , BALIKAPAPAN--Pemerintah kota Balikpapan sedang dalam tahap
               mempersiapkan penetapan besaran Upah Minimum Kota (UMK) yang akan berlaku
               pada tahun depan pada Rabu (23/10/2019).

                Kepala Bidang Industrial dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Dinas Tenaga Kerja
               Balikpapan, Niswaty menyebutkan bahwa tahun ini besaran UMK telah ditetapkan
               senilai Rp2,8 juta. Menurut perkiraannya bisa saja tahun ini kenaikannya bisa
               mencapai Rp3 juta.

                 Hal itu dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang
               juga didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015.

                Dia mengungkapkan sebetulnya pihaknya sudah memiliki penghitungan sendiri
               yang akan dibahas bersama dengan sejumlah pihak. Namun angka tersebut belum
               bisa diungkapkan kepada publik karena nantinya juga harus menunggu terlebih
               dahulu dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim.

                 Adapun lazimnya acuan besaran UMK berada di atas Upah Minimum Provinsi
               (UMP).

                "Kami sudah hitung dan kami ajukan ke Gubernur untuk ditetapkan. Kami berupa
               rekomendasi saja. Jadi sekarang persiapan penetapan umk. Kalau kami masih lama
               sebenernya. Karena yang harus dikeluarkan UMP dulu yakni 1 November kalau kami
               21 November. Pengalaman selama ini Desember juga baru terbit," jelasnya Selasa
               (22/10/2019).

                Selanjutnya, ujar dia, ketika nantinya diumumkan, perusahaan diberikan
               kesempatan untuk mengajukan penangguhan 10 hari sebelumnya. Penangguhan ini
               pernyataan berupa belum bisa menerapkan sesuai dengan angka yang telah
               ditentukan denga melampirkan dokumen pelengkap.


                Namun, menurutnya, selama ini belum ada perusahaan yang mengajukan
               penangguhan kepada gubernur melalui dinaskertrans provinsi.








                                                       Page 94 of 124.
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100