Page 94 - e-Kliping Ketenagakerjaan 23 Oktober 2019

Kartu ini diluncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan
atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja atau
yang akan berganti pekerjaan.

Hal ini dibuat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam
menghadapi era disruptif, masa pertumbuhan teknologi berdampak pada
pergeseran profesi tenaga kerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kartu tersebut akan menjadi
medium untuk penyaluran insentif dari pemerintah sebesar Rp300 ribu hingga
Rp500 ribu yang dapat diguankan masyarakat saat mencari kerja dan sudah
mengikuti pelatihan.

Menurut dia, pendaftaran peserta Kartu Prakerja itu akan melibatkan perusahaan
penyedia layanan jasa digital, seperti Go-Jek, Tokopedia, ataupun Bukalapak.

Insentif akan dihentikan jika peserta sudah mendapat kerjaan. Seluruh tahapan
dari awal hingga akhir program Kartu Prakerja akan dikelola oleh program
Mangement Officer .

Rencananya Kartu Prakerja akan diluncurkan pada bulan Januari 2020 dengan
perrincian 1,5 juta peserta melalui kanal digital dan 500.000 peserta melalui kanal
reguler. Setiap tahunnya pemerintah akan menerbitkan 2.000.000 kartu prakerja.
Anggaran yang disiapkan negara untuk kartau ini sebesar Rp10 triliun.

Tantangan Bidang Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjadi Menteri
Ketenagakerjaan pada periode 2014--2019 mengingatkan salah satu tantangan
bidang ketenagakerjaan adalah perlunya mentransformasi ekosistem
ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel.

Jika eksositem ketenagakerjaan makin lentur, maka akan berdampak pada
peningkatan angkatan kerja, khususnya perempuan.

Selain masalah ekosistem kerja, menurut Hanif , meningkatkan kapasitas SDM
Indonesia juga menjadi tantangan yang berat karena saat ini angkatan kerja
Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP.

Untuk itu koorinasi dan kerja sama antarlembaga dan kementerian sangat
diperlukan agar dapat meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat Indonesia dan
juga menyesuaikan lulusan vokasi dengan kebutuhan industri.

Hanif Dhakiri pun berharap para pemerintah daerah juga dapat membuka diri agar
dapat bekerja sama dengan industri dalam meningkatkan mutu SDM Indonesia.

Oleh Aubrey Kandelila Fanani Editor: D.Dj. Kliwantoro COPYRIGHT (c)2019 .

Page 93 of 124.