Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020

"Mestinya harus ada perbaikan dari sebelum new normal menuju new normal,
konsepnya aja belum jelas seperti apa," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus tegas terhadap perusahaan.

"Kalau memang penegakan ya harus ditegakkan, jika perusahaan tidak menerapkan
protokol kesehatan ya harus disanksi," ujar Iwan.

Menurut Iwan, kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah lebih banyak
menguntungkan pengusaha.

"Sekarang setiap kebijakan selalu subsidinya kepada pengusaha, subsidi buruh apa?
Kalau sembako, sembako itu bukan penyelamat, itu kewajiban pemerintah,"
ujarnya.

Iwan mendorong pemerintah berfokus pada para buruh yang terdampak situasi
pandemi covid-19.

"Apalagi buruh yang di-PHK dan belum mendapat pesangon, buruh yang
dirumahkan tidak mendapat 50 persen gaji misalnya," ungkap Iwan.

Jaminan Keamanan Iwan mengungkapkan harus ada jaminan keamanan dari
berbagai aspek apabila new normal diberlakukan.

Jaminan keamanan tersebut antara lain aspek kesehatan dan hak normatif pegawai.

"Tentu sekarang kita bicara aspek kesehatan, yang kedua jaminan hak-hak bersifat
normatif," ungkap Iwan.

"Jangan kita disuruh kerja tapi hak kita secara normatif tidak diberikan, itu kan tidak
ada keadilan," imbuhnya.

Selain itu perusahaan juga harus memberikan jaminan sosial para buruh dan
berbagai hak lainnya.

"Juga APD dan sebagainya," ungkap Iwan.

Iwan menyebut pihaknya sudah muak dengan berbagai istilah-istilah yang
digunakan pemerintah.

"Secara prinsip, kalau ada istilah baru lagi, kita sudah muak, bagi kita bukan istilah,
tapi bagaimana kelangsungan hidup buruh dan keluarganya," ungkap Iwan.

Arti New Normal Sementara itu diketahui pemerintah akan menerapkan tatanan new
normal di daerah dengan indeks penularan di bawah satu.

Page 103 of 130.