Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 106

Title          WAKIL KETUA MPR SARANKAN MORATORIUM TKA MASUK KE INDONESIA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      27 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/qazuhm354/wakil-ketua-mpr-sarankan-mora torium-tka-
               Page/URL
                              masuk-ke-indonesia
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan meminta pemerintah untuk
               mengambil langkah tegas dalam penanganan pengangguran dan kemiskinan. Salah
               satunya dengan moratorium tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

               Syariefuddin mengatakan, moratorium itu dilakukan sampai ada hasil investigasi dari
               Ombudsman atau lembaga independen yang ditunjuk terhadap keberadaan, jumlah
               dan klasisfikasi TKA khususnya dari negara tertentu. "Salah satu strategi yang harus
               ditempuh pemerintah adalah mengutamakan tenaga kerja Indonesia untuk semua
               tingkatan pekerjaan. Rakyat Indonesia saat ini sangat mampu mengerjakan
               pekerjaan apapun asal diberi kesempatan dan supervise untuk bekerja," katanya di
               Jakarta, Rabu (27/5).

               Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer dan Puslitbang RRI yang dirilis pada 26
               Mei 2020 tentang penanganan pengangguran dan kemiskinan oleh pemerintah serta
               tingkat kemiskinan di Tanah Air.

               Ia juga mengutip data dari KADIN bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadi PHK
               akibat pandemi Covid-19 dalam jumlah masif. Karena itu, diamenyayangkan masih
               adaTKA dari China yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, TKA yang bekerja di
               Indonesia harus menyandang predikat ahli sehingga bisa melakukan transfer
               pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia, selain aspek non teknis yang bisa
               berkembang di tengah masyarakat.

               Wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat itu mendukung Peraturan Menhub
               Nomor 25/2020, namun harus dipertegas lagi dengan kebijakan moratorium TKA
               dan lebih mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, dia minta agar segera
               dibentuk tim investigasi dari unsur DPR, Pemda, atau lembaga independen yang
               ditunjuk seperti Ombudsman untuk menginvestigasi keberadaan, jumlah, dan
               klasifikasi TKA.













                                                      Page 105 of 130.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111