Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 46
Title 'BANYAK SALAH KAPRAH DALAM MENILAI RUU CIPTAKER'
Media Name republika.co.id
Pub. Date 27 Mei 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/qaz6l8480/banyak-salah-kaprah-dalam-men ilai-ruu-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sudah ditunda. Akan tetapi
untuk klaster lain pembahasan akan tetap berlanjut. Dikarenakan Omnibus Law
Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang tentunya memiliki banyak sisi positif.
Tapi sayangnya masih saja banyak yang salah kaprah di tengah masyarakat
terhadap RUU Cipta Kerja.
Menurut Bambang Arianto, direktur Institute for Digital Democracy sekaligus
pengamat RUU Cipta Kerja, ada beberapa poin yang masih terdapat salah kaprah.
Pertama, perihal hilangnya upah minimum bagi para pekerja.
Menurut dia, pada kenyataannya tidak ada penghilangan upah minimun regional.
Meskipun dalam Omnibus Law ada penerapan upah minimum provinsi. "Hal itu
ditujukan sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Lagipula upah minimun
provinsi diterapkan bagi pekerja baru dari bulan ke-1 hingga bulan ke-12. Untuk
bulan ke-13 perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan upah minim
regional daerah masing-masing," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5)
Lalu berkaitan dengan hilangnya pesangon, Bambang mengatakan, di dalam
Omnibus Law akan ada kompensasi sebesar pesangon yang diberikan kepada para
pekerja kontrak. Sedangkan dalam UU yang lama, kata dia, tidak ada namanya
kompensasi bagi pekerja kontrak. Namun ia melihat nilai pesangon yang diberikan
itu lebih kecil daripada UU sebelumnya.
"Data Kemenaker hanya 30 persen pesangon yang bisa diberikan oleh pengusaha.
Jadi wajar bila saat ini akan diubah skema pesangon lebih kecil. Sehingga dengan
begitu semua perusahaan akan dijamin bisa memberikan pesangon 100 persen
kepada pekerja tetap," ujarnya.
Mengenai kebijakan outsourcing seumur hidup dan karyawan seumur hidup,
Bambang mengatakan hal itu tidak benar karena aturan outsourcing dalam Omnibus
Law tetap diatur sedemikian rupa agar tetap menguntungkan pekerja.
"Di dalam Omnibus Law ini memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja
kontrak (outsourcing) yang masih terikat kontrak kemudian ter-PHK, maka akan
Page 45 of 130.
