Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020
P. 91
Kesembilan, hilangnya pasal pidana bagi perusahaan. Padahal dalam Omnibus Law
pemerintah menjamin bahwa sanksi pidana terhadap perusahaan yang semana-
mena kepada pekerja akan tetap berlaku. Misal, bila ditemui perusahan yang tidak
memberikan cuti hamil kepada pekerja perempuan, maka secara otomatis pasal
pidana akan berlaku terhadap perusahaan tersebut. Dengan begitu, tidak benar bila
pasal pidana bagi perusahaan yang semena-mena akan dihapus.
"Nah, poin-poin di atas inilah yang harus terus dicermati agar ke depan kita tidak
lagi ada yang salah kaprah dimasyarakat perihal Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab
bila ditelisik RUU Cipta Kerja adalah reformasi perundangan untuk melindungi
pekerja Indonesia serta memperkuat tatanan perekonomian Indonesia ke depan dan
bukan ada tujuan yang lain." tandas Bambang.
Page 90 of 130.
