Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2020

Title 9 SALAH KAPRAH TENTANG DRAF RUU CIPTA KERJA
Media Name investor.id
Pub. Date 27 Mei 2020
Page/URL https://investor.id/national/9-salah-kaprah-tentang-draf-ruu-cipta-ker ja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA, Investor.id - Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
memang ditunda. Akan tetapi untuk klaster lain pembahasan akan tetap berlanjut.
Dikarenakan Omnibus Law Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang tentunya memiliki
banyak sisi positif. Tapi sayangnya masih saja banyak masyarakat yang salah
kaprah terhadap RUU Cipta Kerja.

Menurut Bambang Arianto, Direktur Institute for Digital Democracy sekaligus
pengamat RUU Cipta Kerja, ada beberapa poin yang masih terdapat salah kaprah.

Pertama, perihal hilangnya upah minimum bagi para pekerja. "Padahal pada
kenyataannya tidak ada penghilangan upah minimun regional. Meskipun dalam
Omnibus Law ada penerapan upah minimum provinsi. Hal itu ditujukan sebagai
jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Lagipula upah minimun provinsi
diterapkan bagi pekerja baru dari bulan ke-1 hingga bulan ke-12. Untuk bulan ke-13
perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan upah minim regional daerah
masing-masing," kata Bambang Arianto yang juga peneliti Akuntansi Forensik di
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Univeristas Nahdlatul Ulama (LPPM
UNU) Yogyakarta dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Kedua, hilangnya pesangon. Padahal pada kenyataannya tidak benar pesangon akan
hilang. "Justru sebaliknya dalam Omnibus Law akan ada kompensasi sebesar
pesangon yang diberikan kepada para pekerja kontrak. Sedangkan dalam UU yang
lama justru tidak ada namanya kompensasi bagi pekerja kontrak. Jadi dalam
Omnibus Law, pekerja tetap akan mendapatkan pesangon dan pekerja kontrak akan
mendapatkan kompensasi," jelas Bambang.

"Tapi memang harus diakui bahwa nilai pesangon lebih kecil dari pada UU
sebelumnya. Iya betul karena nilai pesangon yang besar selama ini tidak pernah
dipenuhi oleh perusahaan. Bahkan menurut data Kemenaker hanya 30% pesangon
yang bisa diberikan oleh pengusaha. Jadi wajar bila saat ini akan diubah skema
pesangon lebih kecil. Sehingga dengan begitu semua perusahaan akan dijamin bisa
memberikan pesangon 100% kepada pekerja tetap," lanjut Bambang.

Ketiga, outsourcing seumur hidup dan karyawan seumur hidup. Ini tentu tidak benar
karena aturan outsourcing dalam Omnibus Law tetap diatur sedemikian rupa agar
tetap menguntungkan pekerja. "Bahkan, Omnibus Law memberikan kepastian
perlindungan bagi pekerja kontrak (outsourcing) yang masih terikat kontrak
kemudian ter-PHK, maka akan mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji dengan catatn
sudha bekerja selama 1 tahun," tegas Bambang.

Page 88 of 130.