Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2019
P. 35
Namun, dalam Kepmenaker 228/2019, pos jabatan yang tersedia industri alas kaki
hanya 40 jabatan. Demikian pula untuk golongan pokok industri minuman yaitu dari
40 pos yang diatur Kepmenaker 354 Tahun 2013 menjadi 31 pos jabatan.
Selanjutnya, dalam diktum kedua Kepmenaker 228/2019, Hanif mengizinkan posisi
jabatan komisaris atau direktur yang tidak mengurus personalia diduduki oleh TKA,
selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai diktum ketiga, apabila pos jabatan TKA tidak tercantum dalam lampiran
Kepmenaker 228/2019 maka menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
memberikan izin.
Pada diktum keempat, pemerintah juga mengatur jabatan yang dapat diduduki oleh
TKA dan persyaratan jabatan dievaluasi paling singkat dua tahun atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
Hanif dalam pertimbangan keputusannya mengatakan penambahan jumlah jabatan
dilakukan untuk menindaklanjuti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
"Setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, keputusan menteri ketenagakerjaan yang dapat diduduki oleh
tenaga kerja asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan
sehingga perlu disempurnakan," katanya seperti dikutip dari aturan tersebut, Senin
(9/9).
Sebagai informasi, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing pada 2018 lalu. Menko Perekonomian Darmin Nasution waktu
beleid tersebut diterbitkan mengatakan penerbitan aturan dilakukan untuk
mempermudah proses kerja tenaga kerja asing di bidang yang memang dibutuhkan
Indonesia.
(sfr/agt).
Page 34 of 66.
