Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021
P. 128
CARA KEMNAKER MAKSIMALKAN PANGAWASAN TENAGA KERJA SAAT PANDEMI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan pengawasan tenaga kerja tetap harus
dilaksanakan meskipun saat pandemi COVID-19. Kini telah disusun pedoman pengawasan
tenaga kerja sebagai adaptasi di masa COVID-19.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang
mengatakan, perlu inovasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang ada
untuk menjamin fungsi pengawasan tetap berjalan.
Haiyani menegaskan, hal ini sangat sesuai dengan pedoman nilai dasar atau core values yang
dicanangkan Presiden Joko Widodo, yakni BERAKHLAK, akronim dari Berorientasi pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
"Yang dapat menjadi suntikan baru untuk mengingatkan dan mendorong seluruh pengawas
ketenagakerjaan, dalam meningkatkan kinerja pelayanan publiknya," ujarnya, Kamis 2
September 2021.
Dia menegaskan, sikap adaptif pada kondisi masa pandemi ini sangat diperlukan. Pada intinya
semua instansi haru menyesuaikan dan mengembangkan diri. Termasuk, dalam hal
meningkatkan kompetensi dan cara-cara baru, untuk menjalankan fungsi pengawasan
ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Binawasker dan K3, telah bekerja sama dengan
International Labour Organization (ILO) Jakarta untuk merumuskan perubahan tata cara
pengawasan ketenagakerjaan di masa pandemi, melalui panduan yang akan diluncurkan hari ini.
Haiyani berharap, para pengawas ketenagakerjaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada,
untuk melaksanakan metode-metode pengawasan yang baik secara daring, luring, maupun
perpaduan keduanya dalam panduan tersebut.
Dengan diterbitkannya panduan ini, lanjut Haiyani, diharapkan kualitas dan efektivitas
mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas dan Kredibel juga dapat meningkat.
Tentunya dalam rangka mewujudkan reformasi pengawasan sebagai salah satu dari sembilan
lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan.
"Hal ini memerlukan pembaharuan pendekatan dalam pembinaan dan pengawasan serta
pelayanan publik, dengan menggunakan platform digital. Selain itu juga perlu dilakukan
penguatan SDM pengawasan ketenagakerjaan, untuk menyesuaikan kondisi perubahan
termasuk di era revolusi industri 4.0 ini," ujarnya.
127
