Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021
P. 130

KEMNAKER LUNCURKAN PANDUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MASA
              PANDEMI

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan panduan pengawasan ketenagakerjaan
              di masa pandemi untuk mendukung tugas dan membantu memberikan arahan kepada pengawas
              ketenagakerjaan di saat terjadi situasi seperti pandemi.

              "Dengan  diterbitkannya  panduan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas
              mekanisme  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  berintegritas  dan  kredibel,"  kata  Dirjen
              Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3  (Binwasnaker  dan  K3)  Kemnaker  Haiyani
              Rumondang dalam acara peluncuran virtual yang dipantau dari Jakarta pada Kamis.

              Langkah tersebut penting, ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani, dalam rangka mewujudkan
              reformasi pengawasan sebagai salah satu dari sembilan lompatan besar Kemnaker.

              Pembaharuan pendekatan perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan serta pelayanan
              publik  dengan  menggunakan  platform  digital  selain  dilakukannya  penguatan  sumber  daya
              manusia untuk menyesuaikan perubahan termasuk di era Revolusi Industri 4.0.

              "Kami  mengharapkan  panduan  ini  dapat  disebarluaskan  disosialisasikan  sehingga  membantu
              pula para pengawas ketenagakerjaan supaya lebih efektif," kta Haiyani.

              Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamatomo mengatakan
              panduan  tersebut,  yang  pembuatannya  didukung  oleh  ILO  Indonesia,  dapat  memberikan
              referensi  komprehensif  untuk  pengawas  ketenagakerjaan  dalam  melakukan  tugasnya  dan
              berkontribusi dalam pencegahan COVID-19 di tempat kerja.

              Michiko mengatakan saat pandemi pengawas ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam
              menerapkan  aturan  dan  hukum  terkait  ketenagakerjaan  mengingat  adanya  pembatasan
              mobilitas dalam rangka menekan penularan COVID-19.

              "Karena  itu  dibutuhkan  untuk  menyediakan  panduan  dan  proteksi  terhadap  pengawas
              ketenagakerjaan. Panduan ini merupakan salah satu usaha untuk mengimplementasikan standar
              internasional tersebut," katanya.

























                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135