Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2021
P. 18

Namun  biasanya,  ongkos  keberangkatan  tersebut  bisa  ditanggung  oleh  perusahaan  pemberi
              kerja yang nantinya bisa dipotong dari gaji (gaji di Jepang per bulan).
              Sebagai gambaran, pekerjaan dan sendiri masuk dalam kategori jalur G to G dan G to P.

              Sementara apabila WNI yang bekerja di Jepang melalui skema swasta (P to P), maka gaji per
              bulan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan di sana.

              Apabila mengacu pada regulasi dari Ministry of Health, Labour, and Welfare Jepang pada tahun
              2019, gaji minimum pekerja rata-rata di sana adalah 901 yen per jam atau sekitar Rp 116.500
              (kurs Rp 129).

              Upah minimum berbeda-beda setiap prefektur. Tokyo memiliki upah minimum tertinggi yakni
              1.013 yen atau Rp 131.100 per jam.

              Sementara upah minimum teredah di Jepang yakni 790 yen atau Rp 102.300 per jam di Okinawa,
              Kahoshima, dan Miyazaki.

              Aturan  gaji  minimum  ini  berlaku  untuk  semua  pekerja  di  Jepang,  baik  warga  lokal  maupun
              pekerja asing.

              Untuk beberapa sektor, pekerja asing diharuskan memahami Bahasa Jepang, sementara untuk
              sektor  yang  tidak  memerlukan  kemampuan  Bahasa  Jepang  seperti  sektor  manufaktur  dan
              perikanan.

              Gaji yang diterima per bulan nantinya juga akan dipotong untuk pajak penghasilan dan asuransi
              kesehatan.

              Dikutip, pajak yang dipotong dari total pendapatan per bulan. Terdapat dua jenis pajak, yaitu
              pajak pendapatan (shotoku-zei) dan pajak tinggal (juumin-zei).

              Mengikuti  asuransi  merupakan  suatu  keharusan  penduduk  yang  tinggal  di  Jepang  agar  bisa
              mendapatkan keuntungan sosial.

              Ada  beberapa  jenis  asuransi  sosial,  seperti  asuransi  pekerja  (koyou  hoken)  yang  diberikan
              kepada  karyawan  yang  di-PHK,  asuransi  kecelakaan  kerja  (rousai  hoken)  yang  ditanggung
              pekerja seratus persen, dan asuransi kesehatan (kenkou hoken).

              Selain  asuransi,  ada  pula  iuran  pensiun.  Sistem  pensiun  di  Jepang  berlaku  untuk  semua
              kalangan, baik bekerja di perusahaan swasta ataupun negeri. Orang asing pun bisa menarik
              uang pensiun ini bila bekerja di Jepang lebih dari tujuh bulan.

              Semua hal yang tertulis di atas merupakan persyaratan yang harus dimasukkan ke dalam kontrak
              sebelum bekerja, termasuk tunjangan lembur.

              Artikel  ini  telah  tayang  di  Kompas.com  dengan  judul  "  "  Penulis  :  Muhammad  Idris  Editor  :
              Muhammad Idris.














                                                           17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23