Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2019
P. 54

Adapun terkait penghargaan tersebut, kata Budiman, berhasil diraih karena JDIH
               Kemnaker dikelola dengan baik.

               Penghargaan tersebut, kata Budiman, menjadi pemacu semangat untuk membuat
               basis data dengan penguatan JDIH.

               Pasalnya, integrasi data sangat penting karena menjadi sumber informasi yang
               dibutuhkan masyarakat.

               "Kedepannya, kami akan terus mengembangkan diri, melakukan inovasi dalam
               pengelolaan digital informasi, dan dokumentasi hukum sesuai dengan era revolusi
               industri 4.0," papar Budiman.

               Penghargaan JDIHN 2019 tersebut diserahkan langsung Menteri Hukum dan Hak
               Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan diterima Kepala Badan Perencanaan
               dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih di
               Jakarta, Senin (9/9/2019).

               "Kami menyambut positif atas penghargaan JDIHN 2019. Terima kasih kepada
               seluruh pegawai dan masyarakat umum yang terus memanfaatkan dan
               menggunakan JDIH Kemnaker untuk mencari informasi hukum dan peraturan
               perundangan-undangan terkait ketenagakerjaan," ujarnya.

               Tri Retno mengatakan, apresiasi tersebut menjadi bentuk motivasi untuk mendorong
               pemberian informasi hukum secara lengkap cepat dan akurat sebagai basis data
               informasi dan dokumen hukum.

               "Ini bentuk apresiasi capaian kinerja yang bagus bagi JDIH Kemnaker. Penghargaan
               ini akan menjadi catatan prestasi untuk kami ke depannya, " kata Tri Retno dalam
               keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

               Untuk diketahui, JDIHN Award 2019 merupakan wujud perhatian pemerintah untuk
               anggota JDIHN yang telah mendukung langkah-langkah reformasi hukum dengan
               penguatan pembentukan peraturan perundangan undangan.

               Mekanisme penilaian JDIHN award dilakukan sesuai Perpres RI Nomor 33 Tahun
               2012 tentang JDIHN dan Permenkum-HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang
               standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

               Instrumen penilaian meliputi, aspek organsasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi
               dokumen-dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, serta
               pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.





                                                       Page 53 of 75.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59