Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2019
P. 59

Title          KSPI JATIM TUNTUT KESEJAHTERAAN BURUH
               Media Name     harianbhirawa.com
               Pub. Date      19 September 2019
               Page/URL       http://harianbhirawa.com/kspi-jatim-tuntut-kesejahteraan-buruh/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Buruh Jatim yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

               melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jatim, Kamis (19/9) kemarin.

               Mereka datang dari pelbagai daerah di Jatim, diantaranya dari Surabaya, Gresik,

               Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember dan daerah-daerah

               industri lain di Jatim. Mereka menuntut beberapa tuntutan antara lain tolak Revisi

               Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kami menilai

               revisi tersebut cenderung merugikan pekerja/buruh," ungkap aksi sekretaris KSPI

               Jatim Jazuli dalam orasinya.

               Diungkapkan Jazuli, tuntutan lain KSPI Jatim antara lain menolak kenaikan iuran BPJS

               Kesehatan. "Devisitnya BPJS Kesehatan merupakan kesalahan manajerial dalam

               mengelola keuangan, gagalnya mewujudkan UHC (Universal Health Coverage),

               lemahnya penegakan hukum terhadap peserta yang menunggak iuran maupun yang

               belum mendaftarkan dirinya kepada BPJS Kesehatan khususnya segmen pekerja

               penerima upah (PPU)," sambungnya.

               Ditambahkan oleh Jazuli, tuntutan ketiga antara lain wujudkan Sistem Jaminan

               Pesangon di Jatim. Sistem Jaminan Pesangon ini merupakan janji Gubernur Khofifah

               Indar Parawansa dihadapan ribuan buruh Jatim pada saat merayakan hari buruh

               internasional (May Day) 1 Mei 2019 lalu.

               Gubernur Khofifah menyampaikan secara prinsip para buruh harus mempunyai masa

               depan yang terjamin. "Diharapkan adanya Sistem Jaminan Pesangon ini dapat

               mengurangi konflik atau perselisihan buruh dengan pengusaha di Pengadilan
               Hubungan Industrial khususnya terkait nilai pesangon yang harus dibayarkan,"





                                                       Page 58 of 75.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64