Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2019
P. 56
Tri Retno menambahkan JDIHN Award 2019 kepada Kemnaker juga merupakan
bentuk motivasi untuk mendorong pemberian informasi hukum secara lengkap
cepat dan akurat sebagai basis data informasi dan dokumen hukum.
"Kami menyambut positif atas penghargaan JDIHN 2019. Terimakasih kepada
seluruh pegawai dan masyarakat umum yang terus memanfaatkan dan
menggunakan JDIH Kemnaker untuk mencari informasi hukum dan peraturan
perundangan-undangan terkait ketenagakerjaan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemnaker Budiman menambahkan JDIH yang
dikelola Kemnaker merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen
hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta sarana pemberian
palayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
"Kita ingin keberadaan JDIH Kemnaker ini bisa menciptakan pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai unit
satuan kerja dan UPT di lingkungan Kemnaker," kata Budiman.
Penghargaan JDIH 2019, kata Budiman menjadi pemacu semangat untuk membuat
basis data dengan penguatan JDIH. Integrasi data JDIH menjadi sangat penting, dan
menjadi sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat.
"Kedepannya, kita akan ita terus mengembangkan diri dan inovasi dalam
pengelolaan digital informasi dan dokumentasi hukum sesuai dengan era revolusi
industri 4.0," kata Budiman.
Mekanisme penilaian JDIHN award sesuai PerpresRI Nomor 33 Tahun 2012 tentang
JDIHN dan Permenkum-HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang standarisasi pengelolaan
teknis dokumentasi dan informasi hukum.
Instrumen penilaian meliputi aspek organsasi, SDM, koleksi dokumen-dokumen
hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.
Page 55 of 75.
