Page 117 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 117

TAHUN DEPAN, PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN SIAP
              DIIMPLEMENTASIKAN
              JAKARTA,  :  Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker,  Indah  Anggoro  Putri  mengatakan  manfaat
              programA Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)A baru akan diimplementasikan pada 2022 dan
              perlu  dimonitor,  serta  dievaluasi  pelaksanaannya  sebelum  manfaat  JHT  dikembalikan  sesuai
              amanat UU dan filosofinya.

              "Sampai  saat  ini,  Kemnaker  berpandangan  bahwa  Permenaker  19/2015  terkait  manfaat  JHT
              masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada
              dampak pandemi Covid-19," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui
              Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021).

              Lebih lanjut, Dirjen Putri menjelaskan bahwa secara filosofis, JHT merupakan program jaminan
              sosial  jangka  panjang  (long-term)  yang  menjadi  jaring  pengaman  pekerja/buruh  ketika
              memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum
              pensiun, atau meninggal dunia. Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal
              ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.

              Sebagaimana  diketaui  bahwa  dalam  Permenaker  19/2015,  manfaat  JHT  bagi  peserta  yang
              berhenti  bekerja  dapat  dibayarkan  sekaligus  setelah  melewati  masa  tunggu  1  (satu)  bulan.
              Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti
              bekerja.  Sehingga,  manfaat  JHT  yang  diterima pekerja  di  masa  pensiun  nanti  menjadi  lebih
              besar.

              Jikapun  peserta  ingin  mengambil  manfaat  JHT  sebelum  pensiun,  dimungkinkan  jika  telah
              menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yg diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
              JHT yang bersangkutan.

              "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
              dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
              sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
              dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelasnya.

              Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
              MLT  JHT  saat  ini  dikhususkan  untuk  membantu  perumahan  bagi  pekerja/buruh.  Manfaat
              tambahan  semata-mata  juga  merupaya  upaya  mengatasi  masalah  backlog  perumahan  yang
              menjadi concern Pemerintah.

              "Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
              memberi  manfaat  bagi  pesertanya.  Kami  terus  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk
              berinovasi  dalam  mengembangkan  manfaat,  pelayanan,  maupun  cakupan  kepesertaan.
              Permerintah  tentu  sangat  berharap  agar  seluruh  manfaat  Jaminan  Sosial  dapat  benar-benar
              memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," tukasnya.

              kbc 10.













                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122