Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 114
Ringkasan
Pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia, berdampak masif termasuk bagi
sektor ketenagakerjaan. Kondisi itu mendasari Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
dan perwakilan Serikat Pekerja/Buruh.
SERIKAT PEKERJA SOROTI PERGESERAN FILOSOFI PROGRAM JHT
Jakarta : Pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia, berdampak masif
termasuk bagi sektor ketenagakerjaan.
Kondisi itu mendasari Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama
Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan perwakilan Serikat
Pekerja/Buruh.
Rapat Dengar Pendapat itu membahas pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri menyatakan peningkatan angka klaim JHT, salah satunya disebabkan oleh
banyaknya pekerja yang mengalami PHK.
Selain itu pihaknya pun mendapati adanya pergeseran filosofi dari program JHT yang seharusnya
dinikmati ketika memasuki hari tua atau masa pensiun, namun banyak pekerja yang justru
mencairkan saldo JHT setelah PHK.
Hal ini juga didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015.
Kedua regulasi itu membuka peluang bagi para pekerja melakukan klaim JHT satu bulan setelah
mengalami PHK.
Namun saat ini Kemnaker sedang melakukan revisi terhadap Permenaker tersebut untuk
mengembalikan kepada filosofi program JHT yang seharusnya.
"Kami merevisi Permenaker nomor 19 tersebut, kita kembalikan kepada filosofi JHT yaitu benar-
benar sebagai tabungan di masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor
40 tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015," kata Indah dalam
siaran pers yang diterima RRI.co.id, Selasa (5/10/2021).
Sejalan dengan hal tersebut Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia memaparkan
data klaim JHT dalam kurun waktu Desember 2020 hingga Agustus 2021.
Ia membenarkan, selama masa pandemi terjadi kenaikan jumlah klaim jika dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.
"Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan penyebab klaim didominasi oleh
pengundurkan diri dan PHK. Selain itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim adalah dibawah
Rp10 juta dan range umur peserta paling banyak di bawah 30 tahun dimana merupakan usia
produktif bekerja," jelasnya.
113
