Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 109
Judul Pergeseran Filosofi dari Program JHT Menjadi Sorotan dalam RDP
bersama Kemnaker
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/05/pergeseran-filosofi-
dari-program-jht-menjadi-sorotan-dalam-rdp-bersama-kemnaker
Jurnalis Content Writer
Tanggal 2021-10-05 15:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami merevisi Permenaker
nomor 19 tersebut, kita kembalikan kepada filosofi JHT yaitu benar-benar sebagai tabungan di
masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan juga
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan itu
sebenarnya adalah dana ketahanan untuk pembangunan ekonomi. Ketika Jaminan Hari Tua
dirubah maknanya menjadi jaminan hari terjepit karena bisa diambil setelah dipecat, memang
menjadi hilang filosofinya. Apakah dikembalikan (aturannya) ke undang-undang sebelumnya, itu
mungkin juga masih perlu diskusi untuk lebih lanjut
Ringkasan
Pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak yang
masif, tak terkecuali terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR
RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan,
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan perwakilan Serikat Pekerja/Buruh guna membahas
terkait pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19.
PERGESERAN FILOSOFI DARI PROGRAM JHT MENJADI SOROTAN DALAM RDP
BERSAMA KEMNAKER
Pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak yang
masif, tak terkecuali terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR
RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan,
108
