Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 108

KEMNAKER: MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BARU
              DIIMPLEMENTASIKAN TAHUN 2022
              Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan
              memastikan  bahwa  manfaat  program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  sebagaimana  diatur  dalam
              Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, masih tetap
              berlaku.

              Adapun manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan
              pada tahun 2022 dan perlu dimonitor, serta dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT
              dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.

              "Sampai  saat  ini,  Kemnaker  berpandangan  bahwa  Permenaker  19/2015  terkait  manfaat  JHT
              masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada
              dampak pandemi Covid-19," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui
              Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021) Lebih lanjut, Dirjen Putri menjelaskan
              bahwa secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-term) yang
              menjadi  jaring  pengaman  pekerja/buruh  ketika  memasuki  masa  pensiun,  pekerja  tidak  bisa
              bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia.

              Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini
              sudah tersedia program JKP.

              Sebagaimana  diketaui  bahwa  dalam  Permenaker  19/2015,  manfaat  JHT  bagi  peserta  yang
              berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.

              Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti
              bekerja.

              Sehingga, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.

              Jikapun  peserta  ingin  mengambil  manfaat  JHT  sebelum  pensiun,  dimungkinkan  jika  telah
              menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yg diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
              JHT yang bersangkutan.

              "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
              dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
              sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
              dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelasnya.

              Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.

              MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh.

              Manfaat tambahan semata-mata juga merupaya upaya mengatasi masalah backlog perumahan
              yang menjadi concern Pemerintah.
              Putri  mengatakan  pemerintah  terus  berupaya  agar  seluruh  program  Jaminan  Sosial
              Ketenagakerjaan benar-benar memberi manfaat bagi pesertanya.

              "Kami  terus  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  berinovasi  dalam  mengembangkan
              manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan. Permerintah tentu sangat berharap agar
              seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar memberikan pelindungan dan kesejahteraan
              bagi pekerja/buruh," ujarnya.



                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113