Page 192 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 192

Untuk  membangun  Corporate  University,  PPSDM  Ketenagakerjaan  juga  harus  mampu
              mengembangkan  lingkungan  belajar  dengan  meningkatkan  jumlah  ASN  yang  mengikuti
              pendidikan dan pelatihan melalui program Learning Management System (LMS) dan Knowledge
              Management System (KMS).

              "Perlunya  peran  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam  meningkatkan  kompetensi  ASN  yang
              sesuai dengan kebutuhan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
              Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada Rakor Penguatan Peran PPSDM Ketenagakerjaan
              sebagai Leading Sector di Bidang Diklat, pada Senin (4/10/2021) secara virtual.

              Sekjen  Anwar  Sanusi  menyatakan,  dalam  penguatan  peran  PPSDM  Ketenagakerjaan  ini
              diperlukan regulasi serta dukungan dari Kemnaker agar terjadi kolaborasi pelaksanaan diklat ASN
              dengan Unit Teknis dan lembaga yang terakreditasi oleh LAN.

              "PPSDM  Ketenagakerjaan  memerlukan  dukungan  teknis  dan  koordinasi  dalam  melaksanakan
              diklat ASN Ketenagakerjaan," ucapnya.
              Ia mengatakan, berbagai capaian diperoleh PPSDM Ketenagakerjan pada bulan September 2021
              ini  dengan  memperoleh  predikat  Akreditasi  "A" dari  LAN  untuk  diklat Latihan  Dasar  (Latsar)
              CPNS, Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP), Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) serta
              Diklat  Fungsional  Ketenagakerjaan  yang  telah  melaksanakan  empat  Jabatan  Fungsional
              Ketenagakerjaan.

              "Ke depannya PPSDM Ketenagakerjaan merencanakan diklat berjenjang dari tingkat pertama
              sampai utama untuk lima jabatan fungsional ketenagakerjaan," kata Sekjen Anwar Lebih lanjut
              menurut  Anwar  Sanusi,  Menaker  Ida  Fauziyah  juga  menginginkan  PPSDM  bisa  melakukan
              pengembangan kompetensi ASN non Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan lembaga yang
              ada di pusat dan daerah.

              (atk).




































                                                           191
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197