Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

Judul Kemenaker akan Kembalikan JHT sebagai Tabungan Masa Tua
Nama Media Investor Daily
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Ns
Tanggal 2021-10-06 05:10:00
Ukuran 217x221mmk
Warna Warna
AD Value Rp 83.545.000

News Value Rp 250.635.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku tengah melakukan proses revisi terhadap
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Ini dimaksudkan untuk mengembalikan
program Jaminan Hari Tua (JHT) ke filosofinya yaitu dinikmati saat memasuki hari tua atau masa
pensiun.

KEMENAKER AKAN KEMBALIKAN JHT SEBAGAI TABUNGAN MASA TUA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku tengah melakukan proses revisi terhadap
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Ini dimaksudkan untuk mengembalikan
program Jaminan Hari Tua (JHT) ke filosofinya yaitu dinikmati saat memasuki hari tua atau masa
pensiun.

Kami merevisinya agar (JHT) benar-benar sebagai tabungan di masa tua sebagaimana (diatur
dalam) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan juga PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46
Tahun 2015,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/10).

Ia menjelaskan, secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang yang
menjadi jaring pengaman pekerja ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja
kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia. Sedangkan jaring
pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia berupa
program JKP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Permenaker
Nomor 19 Tahun 2015, pekerja dimungkinkan untuk melakukan klaim JHT satu bulan setelah
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Permenaker tersebut kini sedang direvisi
untuk mengembalikan filosofi program JHT.

23