Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

Pemerintah akan lebih dulu mengevaluasi pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
tahun 2022 sebelum mengembalikan manfaat JHT sesuai amanat undang-undang dan filosofi
awal. JKP akan disiapkan sebagai jaring pengaman dan "pengganti" JHT bagi pekerja yang
kehilangan pekerjaan sebelum usia pensiun. Dengan adanya JKP, manfaat JHT yang diterima
pekerja di masa pensiun bisa menjadi lebih besar karena tabungannya tidak terkuras di masa
produktif.

"Kami masih mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan ke filosofinya, sesuai amanat UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga sebagai upaya agar antarprogram jaminan sosial
harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja," ujar Putri.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengembalikan program JHT ke fungsi awal sebagai
tabungan hari tua setelah program JKP berlaku Februari 2022. Ke depan, pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa menarik tabungan JHT dan akan
mendapat manfaat JKP sebagai ganti.

BP Jamsostek mencatat, selama pandemi, klaim JHT terbanyak berasal dari peserta yang masih
di bawah usia 30 tahun. "JHT perlu dikembalikan ke skema awal sebagai tabungan hari tua.
Sebab, kita melihat, sekarang ini yang mengklaim JHT usianya masih muda, di bawah 30 tahun,"
kata Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo.

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre Andriko Otang mengingatkan pemerintah agar tidak
terburu-buru menutup pintu klaim JHT. Di tengah krisis saat ini, pekerja butuh bantalan sosial
ketika kehilangan sumber nafkah. Pencairan tabungan JHT selama ini dapat membantu pekerja
bertransisi dari status menganggur hingga kembali bekerja. (AGE)

28