Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

Indah mengungkapkan, terjadi peningkatan klaim JHT, salah satunya disebabkan banyaknya
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menggeser filosofi dari JHT itu sendiri selama pandemi.
Padahal, JHT seharusnya dinikmati ketika memasuki hari tua atau masa pensiun, namun banyak
pekerja yang justru mencairkannya setelah PHK.

Menurut dia, pandemi Covid-19 yang hampir berlangsung selama dua tahun memberikan
dampak yang masif pada sektor ketenagakerjaan.

Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama
Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dan perwakilan serikat pekerja/buruh guna
membahas klaim JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akibat
PHK di masa pandemi.

Menski demikian, Indah memastikan, sebel um manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU
dan filosofinya, manfaat JHT sebagaimana diatur dalam Permenaker 19 Tahun 2015 masih tetap
berlaku. Adapun manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan
diimplementasikan pada 2022 dan perlu dimonitor serta dievaluasi pelaksanaannya.

“Sampai saat ini, Kemenaker ber pan dangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT
masih re levan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih di ha dapkan pada
dampak pandemi Co vid-19,” ucap Indah.
Dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja
dapat dibayar kan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Adanya JKP ditujukan
untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga, manfaat JHT
yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.

Jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah menjadi
peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30% dari jumlah JHT yang
bersangkutan. "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan
kepada filosofi dan sesuai amanat UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN). Hal ini juga sebagai upaya agar antarsatu program jamsos dengan yang lain saling
harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja," kata Indah.

Modus Seolah PHK Direktur Pelayanan BP Jamsostek Roswita Nilakurnia juga memaparkan klaim
JHT selama Desember 2020 hingga Agustus 2021 dan membenarkan terjadi kenaikan jumlah
klaim di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan alasan mengundurkan diri dan PHK.
Selain itu, mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim di bawah Rp 10 juta dan jarak umur di
bawah 30 tahun (usia produktif).

Seperti dilaporkan Antara, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI)
Hermanto Achmad juga menyoroti isu yang sama, yakni menggunakan modus seolah-olah PHK
untuk dapat mengajukan klaim.

Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengusulkan mekanisme pencairan JHT dikembalikan ke konsep UU Nomor 24/2011 seperti
praktik internasional berupa simpanan masa tua (old saving). (ns)

24