Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

"Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini
sudah tersedia program JKP (Jaminan kehilangan pekerjaan, red)" ujarnya, kemarin (5/10).
Namun, pada praktiknya, banyak pekerja yang mencairkan JHT ketika mengalami PHK atau
resign dari pekerjaannya. Hal ini pun diperbolehkan bila mengacu pada Permenaker 19/2015
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, di mana manfaat
JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa
tunggu 1 (satu) bulan. Karenanya, pemerintah sempat menyatakan bakal merevisi aturan
tersebut. Sehingga, JHT bisa kembali ke marwahnya sebagai jaminan sosial jangka panjang
sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kendati begitu, Indah memastikan hingga saat ini hal tersebut belum akan diaplikasikan.
Pihaknya berpandangan, bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan
mengingat situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih ter-dampak pandemi Covid-19.

"Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa manfaat program JHT sebagaimana diatur
dalam Permenaker 19/2015 masih tetap berlaku," tuturnya.

Selain itu, kata dia, manfaat program JKP baru akan diimplementasikan pada tahun 2022.
Nantinya, program masih harus dimonitor dan dievaluasi sebelum sebelum manfaat JHT
dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya. Pihaknya pun kini tengah berupaya
mengharmonisasi program-program jamsos sehingga bisa sinergis dalam memberikan
perlindungan pada pekerja/buruh.

"Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti
bekerja. Sehingga, manfaat JHT yang diterima di masa pensiun nanti menjadi lebih besar,"
paparnya.

Jikapun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, lanjut dia, tetap dimungkinkan.
Syaratnya, telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Manfaat yang diambil pun maksimal 30
persen dari jumlah JHT yang bersangkutan. Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat
tambahan lainnya atau sering disebut MLT. MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu
perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahan semata-mata juga merupakan upaya
mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi concern pemerintah. (mia,/jpg)

3