Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 68
membahas klaim JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akibat
PHK di masa pandemi.
Berdasarkan PP No.60/2015 dan Permenaker No.19/2015 memungkinkan pekerja mengklaim
JHT satu bulan setelah mengalami PHK. Namun, saat ini Kemnaker sedang merevisi permenaker
tersebut untuk mengembalikan filosofi program JHT.
"Kami merevisinya agar benar-benar sebagai tabungan di masa tua sebagaimana UU No.40/2004
dan juga PP No.46/2015," kata Indah.
Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia juga memaparkan klaim JHT selama
Desember 2020 hingga Agustus 2021 dan membenarkan terjadi kenaikan jumlah klaim
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan alasan mengundurkan diri dan PHK.
Selain itu, mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim di bawah Rp10 juta dan jarak umur di
bawah 30 tahun (usia produktif).
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Hermanto Achmad juga
menyoroti isu yang sama, yakni menggunakan modus seolah-olah PHK untuk dapat mengajukan
klaim.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengusulkan
mekanisme pencairan JHT dikembalikan ke konsep UU No.24/2011 seperti praktik internasional
berupa simpanan masa tua (old saving).
Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Pluit Husaini membenarkan terjadi kenaikan klaim
JHT selama pandemi di wilayah kerjanya, yakni 8.294 klaim dalam kurun waktu 1 Januari 2021
hingga 4 Oktober 2021.
"Selama masa pandemi jumlah klaim JHT memang meningkat dan kami akan tetap fokus
memberikan pelayanan maksimal kepada peserta," katanya.
[idr].
67
