Page 92 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2019
P. 92
Pada kesempatan berbeda Law menyampaikan bahwa dirinya juga sempat bertemu
dengan perwakilan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)
untuk bertukar pandangan tentang rekrutmen pekerja rumah tangga Indonesia dan
peraturan agen tenaga kerja.
Setelah diberlakukannya Undang-undang Ketenagakerjaan 2018 tahun lalu
(Amandemen) untuk melindungi para pencari kerja, hukuman maksimum dinaikkan
secara substansial bagi para agen kerja yang membebankan biaya terlalu tinggi
kepada pencari kerja (termasuk pekerja rumah tangga asing) dan agen tenaga kerja
yang tidak mempunyai izin resmi.
Law meyakinkan Pemerintah Indonesia bahwa Kode Etik untuk agen tenaga kerja
diterapkan untuk mengatur operasi agen tenaga kerja di Hong Kong.
Kode Etik itu menyebutkan bahwa agen tenaga kerja tidak diperbolehkan terlibat
dalam urusan keuangan pekerja rumah tangga asing atau menyimpan paspor mereka
tanpa persetujuan yang jelas.
Untuk melindungi pekerja rumah tangga asing, Departemen Tenaga Kerja Pemerintah
Daerah Administratif Khusus Hong Kong pada awal tahun ini akan memperkenalkan
mekanisme penyaringan awal untuk mengindentifikasi pekerja rumah tangga asing
yang dicurigai menjadi korban penipuan atau eksploitasi.
Penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja asing yang melanggar aturan juga
akan ditingkatkan.
Sebelumnya, otoritas Hong Kong telah memperkenalkan layanan telepon khusus pada
Desember 2018 untuk memberikan bantuan bagi pekerja rumah tangga asing,
layanan telepon ini juga tersedia dalam Bahasa Indonesia.
Page 91 of 97.