Page 46 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 NOVEMBER 2019
P. 46
Title UMP PAPUA BARAT TAK SESUAI ATURAN, DEWAN PENGUPAHAN: EKONOMI LAMBAT
Media Name kumparan.com
Pub. Date 06 November 2019
https://kumparan.com/balleonews/penetapan-ump-papua-barat-tidak-sesuai -dengan-
Page/URL
inflasi-nasional-1sCMVkCgtPE
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat, menilai penetapan Upah
Minimun Provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2020 diduga mengandung unsur
perbuatan melawan hukum. Sebab, penetapan UMP itu dinilai tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan.
Ketua DPD GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan, mengatakan penetapan UMP Papua
Barat tidak mengikuti PP Nomor 78 tahun 2015. Penetapan UMP tidak sesuai dengan
inflasi nasional yakni 8,51 persen artinya tidak sesuai dengan KHL (kebutuhan hidup
layak) buruh di Papua Barat.
"Dewan pengupahan Papua Barat dalam penetapan UMP tidak sesuai aturan
ditetapkan pemerintah artinya perbuatan melawan hukum," ujar Yohanes Yohanes,
pada Rabu (6/11).
Dia mengatakan, penetapan UMP ini harus melalui survei. Yohanes melanjutkan,
harus mengacu pada inflasi Nasional. Sebab kenaikan upah itu tidak boleh di bawah
8,51 persen yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Mengapa Dewan Pengupahan Papua Barat, mesti tetapkan UMP 2020 di bawah
standar inflasi nasional. Ini pelanggaran perbuatan melawan hukum,"katanya.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat menetapkan UMP Papua
Barat tahun 2020 sebesar Rp 3.134.600. Penetapan UMP berdasarkan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi Nasioanal mencapai 8,51 persen.
Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat, Frederik D Julius Saidui menjelaskan,
penetapan UMP Papua Barat Rp 3.134.600, sesuai dengan perkembangan kebutuhan
daerah Provinsi Papua Barat serta inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.
Page 45 of 133.
