Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 NOVEMBER 2019
P. 48

Title          UMP 2020 NAIK 8,51 PERSEN, PENGUSAHA CEMAS INVESTOR KABUR

                Media Name     tempo.co
                Pub. Date      06 November 2019
                               https://bisnis.tempo.co/read/1268876/ump-2020-naik-851-persen-pengusah a-cemas-
                Page/URL
                               investor-kabur

                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive










               Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani
               khawatir jika aturan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51
               persen, akan membuat investor berpikir ulang untuk masuk ke Indonesia. Sebab,
               investor akan menghitung ulang biaya produksi yang membengkank.

               Lebih dari itu, Rosan juga khawatir jika industri yang sudah ada di dalam negeri pun
               justru ikut hengkang karena gaji yang harus dibayarkan terlalu tinggi. "Kalau
               pindahnya secara bertahap mending, pindahnya masih di Indonesia. Nah kalau
               pindahnya ke negara lain itu kan jadi non produktif. Kalau naiknya tinggi, enggak
               ada investasi yang masuk, yang ada malah relokasi. Jadi memang harus cari
               keselarasan," kata dia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa, 5 November
               2019.

               Sebagai pengusaha, Rosan pun mengakui harus menerima aturan UMP yang telah
               ditetapkan pemerintah. Apalagi, aturan itu telah diketok palu dengan formula
               kenaikan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi ditambah angka inflasi dalam
               negeri. Namun Rosan tetap menilai kenaikan UMP ini akan menjadi beban tersendiri
               bagi industri padat karya.

               Oleh karena itu dirinya mengusulkan untuk kenaikan UMP setiap daerah harus
               dibedakan, karena ada beberapa wilayah upah minimun itu sudah terlalu tinggi.
               Artinya, jika perusahaan di kawasan itu menerapkan aturan tersebut, maka UMP-nya
               akan semakin melambung. "Lalu industri akan berpindah ke mana?," kata dia.

               Rosan menyarankan pemerintah mengkaji dulu kelayakan kenaikan UMP di setiap
               daerah. Misalnya, melihat dari faktor lain dari segi penyerapan tenaga kerja di
               wilayah tersebut. Lalu dilihat apakah di situ banyak usaha mikro kecil dan menengah
               (UMKM).





                                                       Page 47 of 133.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53