Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 NOVEMBER 2019

dengan aturan kenaikan 8,51 persen dari UMK tahun 2019 Kabupaten Malang yaitu
Rp 2.575.616,61," kata Himawan, Jumat (1/11/2019).

Usulan UMK Kabupaten Malang tersebut sudah diterima Pemprov Jawa Timur pada
29 Oktober 2019 lalu.

Dia menyebutkan, setelah kabupaten kota mengajukan usulan kenaikan UMK,
Pemprov akan melakukan rapat bersama dewan pengupahan yang akan memberi
pertimbangan dalam penentuan UMK.

"Pada dasarnya UMK itu tanggung jawabnya ada di kabupaten kota karena secara
materiil yang menyatakan angka kemampuan daerah ya ada di kabupaten kota.
Namun Gubernur membungkusnya dalam penetapan SK UMK," tegasnya.

Gubernur Jawa Timur akan melakukan penetapan UMK pada tanggal 20 November
2019 mendatang.

Jika sampai pada tanggal tersebut ada kabupaten kota yang belum menyampaikan
usulan UMK, maka yang berlaku di daerah tersebut adalah UMP.

Jika ada daerah yang mengusulkan besaran UMK lebih dari kenaikan 8,51 persen
dikatakan Himawan berpotensi akan ditolak oleh Pemprov Jawa Timur, khususnya
gubernur.

"Kita tidak bisa menerima. Karena itu melanggar hukum, tepatnya melanggar SE
yang dikeluarkan Menaker. Karena sudah disampaikan bahwa kenaikan UMK adalah
inflasi per pertumbuhan ekonomi nasional," tandas Himawan.

Batu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu
Bagijo mengatakan Pemkot Batu sudah menyerahkan besaran usulan UMK untuk
tahun 2019. Sesuai berkas yang diterima Pemprov Jawa Timur, Pemkot Batu
mengusulkan besaran UMK di tahun 2020 senilai Rp 2.794.800.

Usulan besaran UMK Kota Batu tersebut lebih tinggi dari besaran kenaikan UMK
sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
B-m/308/HI.01.00/X/2019.

Sebagaimana disebutkan dalam SE tersebut, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun
2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu
8,51 persen (delapan koma lima puluh satu persen).

"Berkas usulan UMK Kota Batu kami terima tanggal Oktober kemarin. Angka

Page 70 of 133.