Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019
P. 56

kompetitif yang lebih tinggi. "Namun dalam praktiknya terdapat berbagai masalah
               yang sering timbul dalam pelaksanaan outsourcing," kata Dewi.


               Ia menjelaskan, permasalahan itu antara lain pekerja alih daya  sering ditempatkan
               di pekerjaan utama dari kegiatan perusahaan. Misalnya pekerja alih daya di bank
               yang ditempatkan sebagai teller, customer service, dan lainnya. Persoalan lainnya,
               tidak semua perusahaan penyedia jasa berbadan hukum, bahkan ada yang tidak
               terdaftar dan tidak memiliki izin usaha.

               "Hubungan kerja dalam praktik berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
               Konsekuensinya, hitungan masa kerja pekerja akan selalu dihitung dari awal. Tidak
               ada penambahan masa kerja yang berakibat pada upah yang rendah, jaminan sosial
               diberikan untuk masa kerja yang hanya maksimal tiga tahun dengan perpanjangan
               yang berakibat pada penghitungan pesangon, uang penghargaan jika di-PHK, uang
               pensiun, dan jenjang karier," tuturnya.

               Pekerja di posisi lemah

               Perjanjian kerja alih daya kerap menempatkan pekerja pada posisi yang lemah.
               Sementara bagi perusahaan tidak ada sanksi jika terjadi pelanggaran. Pekerja alih
               daya mendapat perlindungan yang sangat minim, hanya berupa upah yang
               besarnya maksimal setara dengan upah minnimum. Sementara hak lainnya, seperti
               waktu istirahat, jaminan sosial, hak berserikat, dan lainnya tidak diberikan.


               Meski demikian, kata Dewi, alih daya merupakan salah satu praktik bisnis yang
               mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Ia berpendapat, praktik ini masih bisa
               dipertahankan, tetapi pengaturan syarat-syarat pelaksanaannya harus diperjelas
               sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang memungkinkan terjadi penyelundupan
               hukum bagi para pihak.

               Dewi mengatakan, perusahaan penyedia pekerja alih daya harus memperhatikan
               tanggung jawab sosial. Pengusaha harus membuat skema hubungan kerja sama
               yang melindungi hak pekerja. Sementara bagi perusahaan yang menggunakan
               pekerja alih daya, Dewi menyarankan agar memenuhi hak pekerja alih daya
               sebagaimana hak pekerja yang seharusnya.


               Bagi pekerja alih daya, Dewi menyarankan, agar berupaya mengubah statusnya dari
               pekerja kontrak menjadi pekerja tetap dengan meningkatkan kariernya di dunia
               kerja. Pekerja harus memiliki nilai personal, kompetensi, karakter, dan minat.



















                                                       Page 55 of 86.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61