Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 70

Title          KORBAN PHK AKAN DIUPAH SELAMA 6 BULAN, INI PENJELASAN BPJAMSOSTEK
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      31 Desember 2019
                              https://nasional.kontan.co.id/news/korban-phk-akan-diupah-selama-6-bul an-ini-
               Page/URL
                              penjelasan-bpjamsostek
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Pemerintah tengah menyiapkan program baru untuk mengatasi pengangguran.
               Program berupa 'gaji' selama enam bulan dan pelatihan vokasional tersebut
               diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.

               Lewat Kartu Pra Kerja, para korban PHK ini akan menerima upah selama 6 bulan.
               Itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja. Aturan tersebut akan merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
               tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

               Upah selama 6 bulan bagi korban PHK itu merupakan Jaminan Kehilangan Kerja
               (unemployment benefit) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau
               BPJAMSOSTEK. Artinya, hanya pekerja korban PHK dari perusahaan yang sudah
               terdaftar di BPJAMSOSTEK.

               Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK,
               Irvansyah Utoh Banja, mengatakan aturan soal upah bagi pekerja korban PHK
               masih digodok pemerintah, sehingga pihaknya masih menunggu skema
               pelaksanaannya dari pemerintah.

               "Skema Jaminan untuk pekerja yang terkena PHK masih digodok pemerintah
               sebagai pembuat kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak
               terkait. Belum bisa berikan infomasi yang bersifat teknis," kata Utoh kepada
               Kompas.com, Senin (30/12/2019).

               Menurutnya, soal bagaimana mekanismenya nanti di lapangan, baik pembayaran
               gaji maupun penyelenggaraan pelatihan vokasi, BPJAMSOSTEK masih menunggu
               keputusan dari pemerintah setelah disahkannya RUU Omnibus Law. "BPJAMSOSTEK
               sebagai badan penyelenggara siap mendukung kebijakan pemerintah. Proses
               pembahasan masih berjalan, ini bagian dari omnibus law ketenagakerjaan yang
               sedang disiapkan pemerintah," tegas Utoh.

               Tambahan benefit

               Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan



                                                       Page 69 of 153.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75