Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020

Title FAKTA-FAKTA SKEMA UPAH PER JAM DALAM OMNIBUS LAW
Media Name merdeka.com
Pub. Date 31 Desember 2019
https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-skema-upah-per-jam-dalam-omni bus-
Page/URL
law.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Jokowi kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law yang mengatur soal ketenagakerjaan. Salah satu isinya yaitu wacana
sistem pemberian gaji bulanan yang diganti menjadi upah per jam.

Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada
akhir 2019, namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan.

Meski demikian, wacana ini mendapat pro kontra dari berbagai kalangan, termasuk
para buruh. Skema ini dinilai mampu mendorong peningkatan investasi, namun di
sisi lain skema ini dikhawatirkan membuat perusahaan bersikap semena-mena atas
upah yang diberikan pada pekerja.

Berikut fakta-fakta mengenai skema upah per jam dalam Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja.
Tak Berlaku untuk Seluruh Pekerja

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema gaji per
jam tidak berlaku untuk seluruh buruh dan aparatur negara. Skema itu ditujukan
untuk sektor jasa seperti konsultan dan pekerja paruh waktu.

"Kalau pekerja pabrik tetap gaji bulanan," kata Menko Airlangga di Kantornya,
Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Menko Airlangga menjelaskan, pekerja yang sudah menerima gaji bulanan tak akan
terimbas wacana ini. Mereka akan tetap dibayar sesuai dengan upah minimum yang
ditetapkan.

Langkah ini lahir dari keinginan pemerintah agar semua pekerja bisa masuk sektor
formal dan memberikan kepastian pada pekerja. Dia mencontohkan pekerja paruh
waktu restoran yang dibayar sesuai keinginan pemilik.

Maka, gaji pekerja paruh waktu akan diatur lewat aturan yang akan dimasukkan
dalam RUU Omnibus Law ketenagakerjaan. "Jadi itu diakomodir di dalam UU,
berubah jadi gaji per jam," ujar Menko Airlangga.

Page 73 of 153.