Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020

Selain pekerja paruh waktu, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut aturan
tersebut akan menyasar juga pada para konsultan. Di era menjamurnya startup
seperti saat ini, dia melihat banyak konsultan asing yang digaji per jam.
Beri Fleksibilitas

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerapan skema
pembayaran upah per jam dinilai akan mendorong peningkatan investasi yang
sekaligus membawa dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Rencana ini
diharapkan bisa memperkuat perekonomian nasional dan daya saing Indonesia.

"Skema upah per jam dalam Omnibus Law itu akan menggenjot investasi dan
menumbuhkan lapangan kerja baru," kata Menperin, dikutip Antara, Senin (30/12).

Dia menilai, pembayaran per jam ini akan membuka kesempatan bagi perusahaan
dalam memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pengupahannya. "Sebenarnya ini
adalah opsi perusahaan maupun pekerja dalam menentukan cara kerja yang paling
tepat untuk mereka," imbuhnya.

Saat ini, dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang
berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara upah per jam, upah yang
diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya.

"Oleh karena itu, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pekerja kita," ujar
Agus.

Agus pun mengemukakan, pemerintah sedang memberikan perhatian lebih kepada
pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas. "Fokus ini
salah satunya guna merebut peluang terhadap momentum bonus demografi yang
dinikmati Indonesia hingga tahun 2030 nanti," tandasnya.
Diterapkan di Beberapa Negara

Menperin Agus mengatakan, sistem upah yang dihitung per jam bukanlah hal yang
baru dalam dunia tenaga kerja. Sebab, sejumlah negara sudah menggunakan
skema tersebut.

Dilansir dari situs World Population Review, ada sepuluh negara memberikan upah
per jam dengan nilai besar. Kesepuluh negara itu, yakni Luksemburg, Australia,
Prancis, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, dan Kanada.

Dia menjelaskan, untuk sektor industri, akan tetap mengikuti pola gaji minimum
bulanan. Namun sektor penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan
dapat memanfaatkan penerapan upah per jam.

"Jadi, penerapan gaji per jam ini untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu.
Misalnya konsultan. Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah
dilakukan di negara-negara maju," ungkapnya.
Ditolak Buruh

Page 74 of 153.