Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Ringkasan

Menjelang penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan
menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas). Berlangsung pada 21-22 Oktober 2021, dialog
ini membahas soal persiapan dan penyamaan pandangan mekanisme penetapan upah minimum.
Adapun hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

KEMNAKER GELAR DIALOG BAHAS PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2022

Menjelang penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan
menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas).

Berlangsung pada 21-22 Oktober 2021, dialog ini membahas soal persiapan dan penyamaan
pandangan mekanisme penetapan upah minimum. Adapun hal ini sejalan dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dalam pertemuan ini dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan
Upah Minimum dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan Upah Minimum," ujar Dirjen PHI
dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Dalam pertemuan ini, Putri menyampaikan Depenas dan LKS Tripnas sepakat untuk mendorong
penetapan Upah Minimum sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, ia menyebut para pihak yang tidak sepakat tetap bisa melakukan gugatan sesuai UU
yang berlaku.

"Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Putri menyampaikan Depenas dan LKS Tripnas menyadari penetapan Upah Minimum tidak dapat
memuaskan seluruh pihak. Hal ini lantaran banyak kerja keras yang telah terkuras untuk
penanganan pandemi COVID-19.

"Dengan demikian maka Depenas dan LKS Tripnas berharap harus saling menahan diri agar
dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi COVID-19," paparnya.

Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Putri mengatakan penetapan upah bertujuan untuk
mewujudkan sistem pengupahan yang adil bagi seluruh pihak dan mencapai kesejahteraan
pekerja/buruh. Meski demikian, penetapan upah akan tetap memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan
kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat
mendorong perekonomian nasional," katanya.

Terkait hal ini, Putri menyadari penetapan UM tahun 2022 yang mengalami kenaikan belum
dapat memenuhi ekspektasi bagian pihak. Namun, ia menyebut penetapan UM harus diapresiasi,
mengingat saat ini Indonesia masih dalam masa pemulihan dari dampak COVID-19.

183