Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 188
Judul Kemnaker, Depenas, dan BP LKS Tripnas Duduk Bareng, Bahas soal
Upah Minimum 2022
Nama Media jpnn.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-depenas-dan-bp-lks-tripnas-
duduk-bareng-bahas-soal-upah-minimum-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-23 14:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam pertemuan ini dibahas
mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan Upah Minimum dan isu-isu
yang berkembang terkait penetapan Upah Minimum
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bagi para pihak yang tidak
puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Maka, Depenas dan LKS
Tripnas berharap harus saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat
pandemi COVID
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jadi tak hanya berpikir
kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan
sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat mendorong
perekonomian nasional
neutral - Indah Putri Anggoro (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Depenas dan LKS Tripnas
berharap para pihak agar tidak berkutat pada Upah Minimum, melainkan mendorong perjuangan
kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan
demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan meningkatkan daya saing
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di
Jakarta. Dialog selama dua hari, 21 s.d 22 Oktober 2021, digelar sebagai persiapan dan
penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan
dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
187
