Page 91 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 91
Judul Persentase Kenaikan Upah Minimum 2022 Berpotensi Lebih Rendah
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211024/12/1457637/persentase-
kenaikan-upah-minimum-2022-berpotensi-lebih-rendah
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-10-24 20:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kenaikan upah minimum
tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun berjalan, tingkat inflasi,
pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Yang terpenting sekarang
otoritas statistik segera merilis angka-angka variabel yang diperlukan, seperti tingkat konsumsi
dan jumlah rata-rata anggota keluarga. Dengan variabel yang makin banyak, kemungkinan
kenaikan lebih kecil daripada saat PP No. 78/2015 diterapkan
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya menilai justru hal-
hal ini lebih sangat penting untuk didiskusikan di forum Dewan Pengupahan Nasional dan LKS
Tripartit Nasional, dibandingkan dengan hanya sekadar meminta komitmen dalam penentuan
upah minimum tahun depan
Ringkasan
Persentase kenaikan Upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan Upah minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
tentang Pengupahan yang menggantikan PP No. 78/2015.
PERSENTASE KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 BERPOTENSI LEBIH RENDAH
Persentase kenaikan Upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan Upah minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
tentang Pengupahan yang menggantikan PP No. 78/2015.
90
