Page 88 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 88

Namun, Anwar mengungkap, dari total data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut,
              ada 758.327 data yang berstatus duplikasi dengan penerima program pemerintah lainnya.
              "Mereka tidak bisa menerima, karena sudah menerima program pemerintah lainnya, kartu pra
              kerja, bantuan produktif usaha mikro, dan PKH," kata Anwar.

              Penyaluran BSU tahun 2021 kali ini menemui beberapa kendala. Diantaranya terdapat penerima
              BSU yang belum memiliki rekening bank Himbara. Untuk mengatasinya Kemnaker membukakan
              rekening bagi mereka secara kolektif.

              "Kendala lain ada beberapa data yang ternyata kurang lengkap atau salah dan langsung kita
              kembalikan ke BPJS ketenagakerjaan untuk diperbaiki," jelasnya.

              Sebagai informasi, sebelumnya Kemnaker memperluas cakupan penerima BSU secara nasional
              di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten.
              Kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah
              melakukan  koordinasi  dengan  Komite  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  dan  Kementerian
              Keuangan untuk memperluas cakupan penerima program BSU.

              Adapun sisa anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1,7 triliun dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
              Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp 8,7 triliun
              untuk 8.783.350 pekerja terdampak pandemi Covid-19.
















































                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93