Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020

Title BURUH SOAL OMNIBUS LAW: TOLAK HINGGA ANCAM GUGAT KE MK
Media Name kumparan.com
Pub. Date 27 Januari 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/buruh-soal-omnibus-law-tolak-hingg a-ancam-
Page/URL
gugat-ke-mk-1sioXXkri5D
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pemerintah tengah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja atau dikenal dengan RUU 'Cilaka.' Beleid tersebut

ditargetkan bisa disahkan tahun ini dan berlaku mulai 2021.

Namun, pihak buruh atau serikat pekerja menolak aturan itu untuk disahkan.
Alasannya mulai dari tak dilibatkan hingga isi dari pasal beleid itu yang dinilai hanya

akan menguntungkan pengusaha, tanpa memperhatikan nasib buruh.

Berikut kumparan rangkum mengenai pro kontra Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja:

Buruh Khawatir Upah Minimum Dihapus

Salah satu yang dipersoalkan buruh dalam Omnibus Law adalah sistem pengupahan

berdasarkan upah per jam. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal, khawatir jika hal ini akan menjadi 'senjata' pengusaha untuk mengakali para

pekerja.

"Setelah kami kaji, ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama

ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah," ujar Said.
Sistem upah per jam juga dikhawatirkan menghapus hak pegawai perempuan untuk

cuti haid maupun melahirkan. Selama ini, para pekerja perempuan diberikan cuti

haid selama dua hari serta 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Cuti ini pun
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada pegawai.

"Apalagi bagi perempuan, cuti haid dan melahirkan bisa saja (tidak dibayar), karena

memang sistem upahnya yang per jam," kata dia.
Said menilai RUU Omnibus Law 'Cilaka' hanya berorientasi kepada pelaku dunia

usaha, tanpa mendengarkan suara para pekerja atau buruh. Padahal, setiap

Page 50 of 60.