Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 55
2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perpres
tersebut sebagai aturan pelaksana atau aturan turunan dari UU 18 Tahun 2017.
Menurut Gabriel, seharusnya Presiden Jokowi begitu mengeluarkan Perpres Nomor
90 Tahun 2019, segera diikuti penunjukan kepada B2PMI. "Apa kendalanya ? Apa
kekurangan orang yang bagus ? Atau Presiden pusing ditekan Parpol ? Presiden
harus punya sikap sendiri, yakni pillih orang profesional menjabat Kepala BP2MI,
dan orang yang profesional banyak" tegas Gabriel.
Informasi didapat SP dari BP2MI, karena belum adanya Kepala BP2MI, maka kerja
BP2MI terhambat. Pasalnya, seorang Plt Kepala BP2MI tidak bisa mengambil
tindakan dan keputusan yang strategis seperti pengangkat pejabat dan pegawai
serta masalah keuangan.
"UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur seorang Plt tidak
bisa mengambil keputusan strategis," kata sumber SP di BP2MI.
Pasal 47 UU 18 Tahun 2017 tentang PPMI, menyebutkan tugas Kepala BP2MI,
antara lain, melayani dan melindungi PMI, menerbitkan dan mencabut surat izin
penempatan PMI, menyelenggarakan pelayanan penempatan.
Selain itu, melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial,
memenuhi hak PMI, memverifikasi dokumen PMI, melaksanakan penempatan dan
PMI melalui kerja sama antara pemerintah pusat dengan negara tujuanpenempatan.
Page 54 of 60.
