Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 52
pembentukan undang-undang usaha maupun investasi tidak terlepas dari regulasi
tenaga kerja.
"Ini yang kami pertanyakan. Selama ini pembahasan selalu tertutup, kami tidak
pernah diajak bicara, tidak pernah dibahas pasal per pasalnya," tuturnya.
Omnibus Law 'Cilaka' Salah Sasaran
Said menilai, pemerintah justru salah sasaran jika tujuan adanya Omnibus Law
adalah untuk mendatangkan investasi. Kondisi investasi di Indonesia juga tak
seburuk yang dikatakan pemerintah.
"Kalau kita baca di halaman pribadinya Faisal Basri, investasi kita tuh masih tumbuh.
Malahan lebih baik dibandingkan negara peers, Malaysia juga kalah sama kita.
Makanya kalau tujuannya investasi, kayaknya kok aneh, kan enggak jelek-jelek
amat," jelasnya.
Pada 2014, pertumbuhan investasi Indonesia tercatat sebesar 4,45 persen. Laju
investasi tersebut meningkat hingga mencapai 6,67 persen pada 2018.
Dalam laman pribadi Ekonom Senior Faisal Basri, disebutkan bahwa pertumbuhan
investasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Afrika Selatan, dan Brasil.
Selain itu, investor asing juga dinilai masih antusias menanamkan dananya di dalam
negeri. Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, setelah China dan India.
"Makanya kenapa pemerintah harus nurunin kesejahteraan. Jangan lah pemerintah
memberikan janji manis ke kami, gula-gula, nanti kami akan semakin marah, jangan
bohongi kami. Jangan sampai itu RUU Cipta Lapangan Kerja jadi benar-benar celaka
buat buruh dan pemerintah juga, karena ekonominya jadi turun," kata dia.
Sistem pengupahan yang akan berlaku per jam, kata Said, dapat menekan konsumsi
masyarakat. Sehingga hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
"Kalau secara teori, pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya karena faktor
konsumsi, ini yang besar porsinya. Kalau upah kami saja tidak layak, per jam, ya
mau belanja bagaimana, konsumsi akan menurun," jelasnya.
Ancam Gugat ke MK
Buruh juga bersikukuh agar Omnibus Law 'Cilaka' tak disahkan menjadi UU. Mereka
meminta pemerintah untuk terlebih dulu melibatkan serikat pekerja dan membahas
secara rinci seluruh pasal dalam beleid tersebut.
Page 51 of 60.
