Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 60
Karena itu, Presiden seharusnya mencopot para pejabat yang rentan disogok, bukan
memangkas aturannya. Sayangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selama ini
dijagokan memberantas rasuah, sudah keburu dibikin mandul. Jika kebijakan itu
diteruskan, perubahan aturan yang drastis untuk kepentingan pemodal malah akan
memutihkan semua kejahatan yang selama ini terjadi di sektor kehutanan dan
pertambangan. Kerugian publik akan berlipat ganda.
Aturan perburuhan juga sama rawannya. Mendengarkan pengusaha saja, tanpa
menerima masukan buruh, bisa memperuncing konflik ketenagakerjaan. Keluhan
para investor soal peraturan buruh di Indonesia memang sudah lama terdengar.
Tapi pemecahan persoalan itu harus dengan mendengarkan dua pihak-serikat buruh
dan asosiasi pengusaha, yang masing-masing punya kepentingan.
Walhasil, ada kesalahan diagnosis yang mendasar dalam perumusan omnibus law
ini. Jika tak diluruskan, pemerintah dan parlemen bisa memberikan resep yang
keliru kepada publik. Alih-alih membawa Indonesia menjadi negara maju, kita justru
bisa terpuruk dalam krisis berkepanjangan.
Page 59 of 60.
