Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2020
P. 59
membuat peraturan ini meluncur mulus, pembahasan yang tertutup justru akan
membuat publik curiga. Apalagi Kementerian Koordinator Perekonomian malah
memberikan kewenangan kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia untuk menyaring aturan yang bisa merugikan pengusaha. Ketika pemain
ikut menjadi wasit, hasilnya adalah kesalahkaprahan luar biasa.
Tentu tidak ada yang salah dari niat Presiden Joko Widodo merapikan peraturan dan
membongkar regulasi yang tumpang-tindih. Namun proses perumusannya tidak
boleh menguntungkan hanya segelintir pengusaha-yang dekat dengan penguasa.
Jika itu yang terjadi, ekonomi yang terbangun akan timpang dan keropos karena
dikuasai kroni dan pemburu rente. Presiden juga rawan dituding hendak membalas
budi kepada para donatur yang membantunya selama masa kampanye.
Persoalan kedua adalah substansi aturan sapu jagat ini. Pemerintah selalu
menekankan bahwa omnibus law dibutuhkan untuk memperbaiki iklim investasi dan
memudahkan rekrutmen tenaga kerja. Dua hal itu dinilai vital untuk mendongkrak
pertumbuhan ekonomi agar melambung di atas kisaran 5 persen per tahun.
Masalahnya, pemerintah cenderung menyalahkan aturan-aturan di sektor
lingkungan hidup dan kehutanan sebagai penghambat investasi. Padahal regulasi itu
justru dulu dibuat untuk melindungi ekosistem agar eksploitasi sumber daya alam
bisa berlangsung dengan berkelanjutan. Menafikan lingkungan demi pertumbuhan
ekonomi sama saja melawan tren global yang kini makin peduli terhadap ancaman
krisis iklim.
Selain itu, yang membuat investor enggan datang ke Indonesia bukan semata soal
aturan yang tumpang-tindih, melainkan konsistensi pelaksanaan peraturan di
lapangan. Banyak kekacauan dalam pengadaan lahan untuk tambang dan
perkebunan, misalnya, disebabkan oleh proses perizinan yang kolusif dan berbau
korupsi, dari tingkat daerah sampai pusat.
Page 58 of 60.
