Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 124

Title          TIGA ORGANISASI BURUH BATAL GELAR UNJUK RASA BESAR-BESARAN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      25 April 2020
                              https://nasional.kompas.com/read/2020/04/25/11473581/tiga-organisasi-b uruh-batal-
               Page/URL
                              gelar-unjuk-rasa-besar-besaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               JAKARTA, - Tiga organisasi buruh di Indonesia sepakat membatalkan aksi unjuk
               rasa pada 30 April mendatang.

               Rencana unjuk rasa besar-besaran ini batal dilakukan setelah Presiden Joko Widodo
               memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law
               RUU Cipta Kerja.

               Ketiga organisasi tersebut yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (
               KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan Konfederasi Serikat
               Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

               "MPBI mengambil sikap untuk membatalkan aksi besar-besaran MPBI di seluruh
               Indonesia yang seharusnya dilaksanakan pada 30 April 2020," demikian bunyi
               pernyataan tertulis yang diteken tiga pimpinan serikat buruh.

               Tiga pimpinan serikat buruh itu yakni Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Said Iqbal
               (KSPI) dan Elly Rosita Silaban (KSBSI).

               Mereka mengutarakan keberatannya karena banyak pasal yang bisa merugikan
               kaum buruh.

               Mereka juga merasa selama ini belum banyak dilibatkan dalam penyusunan RUU
               sapu jagat itu.

               MPBI pun sangat mengapresiasi dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada
               Presiden Jokowi yang memutuskan untuk menunda dan mengkaji kembali
               pembahasan RUU Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan.

               "MPBI berharap dengan adanya keputusan (penundaan) ini, pemerintah dan DPR
               dapat melibatkan semua stakeholder, mulai dari buruh hingga seluruh lapisan
               masyarakat dalam pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
               ketenagakerjaan," lanjut keterangan mereka.

               Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan menunda pembahasan klaster
               ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

               Kepala Negara mengatakan, pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk
               menunda pembahasan tersebut.





                                                      Page 123 of 254.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129