Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 156
"Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta
Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda
pembahasannya," kata Puan, Kamis (23/4/2020).
Puan meminta Baleg membuka ruang diskusi dengan publik, khususnya serikat
pekerja dan buruh, sebelum membahas klaster ketenagakerjaan.
Ia juga mengingatkan agar Baleg mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 saat
ini.
"Pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain
karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19, juga agar
DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja," ucapnya.
Permintaan dihapus
Beberapa fraksi yang terlibat dalam Panja RUU Cipta Kerja meminta klaster
ketenagakerjaan sebaiknya dihapus dari draf.
Anggota dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, klaster
ketenagakerjaan sebaiknya dikeluarkan dari pembahasan karena substansinya
cukup sensitif.
"Itu sebabnya salah satu yang diusulkan oleh Bu Rieke dalam rapat Minggu lalu agar
ini ada 11 klaster sehingga ada klaster ketenagakerjaan dikeluarkan, atau dibahas
paling akhir supaya tidak menghambat pembicaraan yang lain," kata Hendrawan,
Senin (20/4/2020).
Kemudian, anggota dari Fraksi Nasdem Taufik Basari menyatakan, bahwa fraksinya
bakal melobi fraksi-fraksi lain agar klaster ketenagakerjaan dihapus dari draf
omnibus law RUU Cipta Kerja.
Menurutnya, perubahan soal ketenagakerjaan tidak mesti dilakukan melalui omnibus
law RUU Cipta Kerja.
Perubahan dapat dilakukan melalui undang-undang sektoral.
"Setelah mendengar keberatan dari banyak pihak, terutama serikat buruh, Nasdem
usul agar klaster tersebut dicabut saja dari draf RUU agar fokus saja pada tujuan
utamanya menciptakan lapangan kerja dengann menyederhanakan aturan dan
melakukan debirokratisasi. Nasdem akan lakukan lobi-lobi kepada fraksi lain," kata
Taufik, Selasa (21/4/2020).
Tetap ditolak buruh
Sementara itu, dilansir Kompas.id, serikat pekerja dan serikat buruh tetap
menyampaikan penolakan atas pembahasan RUU Cipta Kerja.
Page 155 of 254.
