Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 155
Title POLEMIK KLASTER KETENAGAKERJAAN DI RUU CIPTA KERJA, ANTARA DITUNDA DAN
DIHAPUS
Media Name kompas.com
Pub. Date 24 April 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/08404071/polemik-klaster-k
etenagakerjaan-di-ruu-cipta-kerja-antara-ditunda-dan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja sejak awal
mendapatkan sorotan publik, khususnya dari serikat buruh dan serikat pekerja. Draf
dianggap terlalu berpihak pada kepentingan pemodal atau korporasi.
Namun, DPR dan pemerintah bergeming dan terus melanjutkan pembahasan RUU
Cipta Kerja.
Melalui rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah akhirnya
sepakat untuk mendahulukan pembahasan klaster-klaster lainnya yang tidak
menimbulkan kontroversi publik.
Oleh sebab itu, klaster ketenagakerjaan akan dibahas terakhir.
"Yang kita sepakati, khsusus klaster ketenagakerjaan kita minta bersama
pemerintah agar dilakukan pembahasan di bagian akhir dari keseluruhan klaster,"
kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama pemerintah di
kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Dikatakan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster pembahasan yang dituangkan
dalam 15 bab dan 174 pasal.
Selain klaster ketenagakerjaan, 10 klaster lainnya yaitu, penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, kemudahan berusaha, serta kemudahan, kemberdayaan, dan
perlindungan UMKM dan perkoperasian.
Kemudian, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, dan kawasan
ekonomi.
Belakangan, Ketua DPR Puan Maharani juga menyuarakan agar Badan Legislasi
(Baleg) menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law
RUU Cipta Kerja.
Permintaan itu dilontarkan seiring mulai berjalannya proses pembahasan oleh
Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja.
Page 154 of 254.
